Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.

Abstract

Dalam pemunggutan pajak, Indonesia menganut sislem Self Assessment. Dimuiai sejak I April 1985, sistem self assessment dibidang perpajakan telah diberiakukan untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM). Dengan diterapkannya sistem self assessment di Indonesia, Pemerintah perlu mengawasi Wajib Pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT Masa). Untuk mengetahui apakah telah dilsi dengan lengkap dan memastikan kebenaran perhitungannya, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor perlu melakukan pemeriksaan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Peranan Pemeriksaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran dan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Analisis Kualitatif dan Kuantitatif (nonstatistik) dan jenis penelitian yaitu Deskriptif Eksploratlf. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan cara melakukan penelitian SPT Masa PPN. Kriteria SPT Masa PPN yang dilakukan pemeriksaan pajak berdasarkan PMK No. 199/PMKy.03/2007 adalah Wajib Pajak yang menyatakan SPT Masa PPN Lebih Bayar. Pemeriksaan pajak dilakukan berdasarkan standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku melalui tahap-tahap pemeriksaan yaitu: persiapan pemeriksaan PPN, pelaksanaaan pemeriksaan PPN dan pelaporan pemeriksaan PPN. Hasil dari pemeriksaan tersebut diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak (SKP) berupa SKPKB, SKPKBT, SKPLB dan SKPN. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan SKPKB, maka Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sedangkan apabila diterbitkan SKPLB, maka pemerintah Wajib mengembalikan kelebihan tersebut. Pengembalian tersebut mengakibatkan penerimaan PPN menjadi berkurang dan berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan PPN.