Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015

Abstract

Rizky Hadi Pradana. NPM 022112053. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik Periode 2015. Dibawah bimbingan Arief Tri Hardiyanto dan Ellyn Octavianty 2017. Pajak sebagai sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan UU di bidang perpajakan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak. PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang merupakan bagian dari sektor swasta memiliki kewajiban dalam peralihan kekayaan berupa pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik, selain itu penelitian ini juga mencoba mengungkapkan apakah keseluruhan prosedur penerapan pajak pertambahan nilai di perusahaan telah berjalan sesuai dengan Undang–Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penelitian ini dilakukan di PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik yang bergerak dibidang komponen kendaraan bermotor. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah data–data PPN Tahun 2015 baik dalam pencatatan maupun perhitungan pada PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik. Variabel dalam penelitian ini adalah Undang-Undang PPN dan perhitungan PPN PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa PT. Astra Otoparts Divisi Adiwira Plastik untuk pelaporan SPT masa PPN dan pembayaranya selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dan cara penyajian datanya sangat jelas dan sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Kata Kunci : Penerapan Akutansi Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Perpajakan