Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan PPh Pasal 25/29 orrang Pribadi Dan Badan Pada KPP Pratama Tigaraksa

Abstract

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak dalam pembangunan dan roda perekonomian Negara, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh hal ini menunjukan bahwa upaya preventif dan memberikan efek jera dari sanksi administrasi tidak betjalan sesuai dengan harapan. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membahas permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu untuk mengetahui jumlah sanksi yang keluar terkait PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Tigaraksa tahun 2009-2011, untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan di KPP Pratama Tigaraksa tahun 2009-2011 dan untuk mengetahui dampak dari sanksi yang keluar terkait PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Tigaraksa tahun 2009-2011. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode deskriftif kuantitatif. Metode statistik merupakan data yang menggunakan alat analisis statistika (regresi berganda) dengan menggunakan SPSS 20. Hasil akhir pengolahan data yang menggunakan metode analisis uji statistik membuktikan bahwa hipotesis diterima. Jadi berdasarkan semua data yang dianalisis dengan menggunakan SPSS 20 membuktikan bahwa tidak ada pengaruh yang signirikan antara sanksi administrasi dengan penerimaan PPh pasal 25/29 Orang Pribadi dan Badan selungga upaya preventif dan memebrikan efek jera tidak beijalan sesuai harapan. Jumlah sanksi administrasi yang diterbitkan dari tahun 2009-2011 tarkait PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan pada KPP Pratama Tigaraksa mengalami kenaikan sedangkan penerimaan tahun 2010-2011 mengalami penurunan sehingga penerapan sanksi administrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan. Agar penerapan sanksi administrasi terkait PPh pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang tidak patuh di KPP Pratama Tigaraksa tahun 2009- 2011 diberikan sanksi yang lebih memberatkan seperti penyitaan dan bagi pihak KPP'Pratama Tigaraksa harus mencari sumber penerimaan bamru misalnya memaksimalkan program pencarian Wajib Pajak bam (ekstensifikasi).