Abstract:
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik merupakan standar akuntansi keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan lapooran keuangan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Penyusunan laporan keuangan BUMDes harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh standar keuangan yang digunakan. Artinya dalam hal penyusunan Laporan keuangannya maka BUMDes harus mengacu pada pedoman umum yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau sering juga disebut dengan istilah SAK ETAP. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memberikan pengetahuan penerapan SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri Tahun 2016-2019. (2) untuk memberi penjelasan kendala-kendala dalam penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri. (3) untuk memberikan penyelesaian atau solusi terhadap kendala yang dihadapi BUMDes Adi Karya Mandiri. Penelitian ini dilakukan pada BUMDes Adi Karya Mandiri Desa Sumur Batu Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan data kualitatif yang berhubungan dengan penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan diperoleh dengan teknik pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, catatan laporan bukti-bukti transaksi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa (1) laporan keuangan BUMDes Adi Karya Mandiri belum sesuai dengan SAK ETAP. BUMDes Adi Karya Mandiri menyajikan laporan keuangan hanya satu jenis yaitu laporan laba rugi saja. Sedangkan menurut SAK ETAP ada lima jenis yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. (2) pengakuan dan pengukuran penyajian laporan keuangan belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dengan benar. (3) kendala-kendala dalam menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan : a. rendahnya pemahaman pemilik terhadap SAK ETAP. b. belum adanya pendamping yang intensif terkait penerapan SAK ETAP. c. Kurangnya sosialisasi kepada BUMDes terkait Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP. d. Terjadinya multitasking dalam pengerjaan tugas yang di alami oleh ketua BUMDes dalam hal administrasi dan keuangan. e. Kurangnya pengawasan dari pihak berkepentingan seperti pemerintah desa.
