Implikasi Sistem Pelayanan e-SPT PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong)

Nurhasanah, Siti

Repository FEB UNPAK
→
SKRIPSI
→
Skripsi - Akutansi
→
View Item

dc.contributor.author	Nurhasanah, Siti
dc.date.accessioned	2022-02-17T07:28:43Z
dc.date.available	2022-02-17T07:28:43Z
dc.date.issued	2011
dc.identifier.uri	http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/2431
dc.description.sponsorship	Satsangkaryon - Fauzi	en_US
dc.publisher	Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pakuan	en_US
dc.subject	Sistem Pelayanan e-SPT PPN	en_US
dc.subject	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	en_US
dc.title	Implikasi Sistem Pelayanan e-SPT PPN terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong)	en_US
dc.type	Thesis	en_US
dcterms.abstract	KPP Pratama Cibinong merupakan instansi pemerintah yang bergerak di pelayanan pajak khususnya daerah Cibinong dan sekitamya dan berlokasi di Jl.Aman No.l Kompiek Pemda Bogor. Pcrmasalahan yang ada di KPP Pratama Cibinong adalah Tingkat kepatuhan Wajib Pajak belum sesuai yang diharapkan meskipun sudah menggunakan sistem pelayanan e-SPT. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi sistem pelayanan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Cibinong. Selama empat tahun terakhir, DJP telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modemisasi administrasi perpajakan yang mengacu pada cetak biru. Kanwil DJP Besar {Large Tax Office, LTO) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar dibentuk dengan menerapkan sistem administrasi peipajakan modem yang berlandaskan case management. Pola dan sistem LTO itu akan direplikasikan pada seluruh kantor di Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Kanwil DJP Jakarta I, 1 KPP Madya pada Kanwil Jakarta I. Disamping pembentukan kantor dan penerapan sistem modem, modemisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan dan mcngedepankan pelayanan ini terlihat dengan terus dikembangkannya administrasi perpajakan modem dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan, mulai dari pendaftaran diri sebagai wajib pajak melalui e-registration, pembayaran pajak {e-payment), pelaporan pajak {e-reporting, e-SPT), pemberkasan dokumen pajak (efiling), maupun konsultasi (e-consulting), dan sebagainya. Seiring dengan itu, DJP juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran utama. Pertama, optimalisasi penerimaan yang berkeadilan yaitu perluasan tax base, minimalisasi tax gap dan stimulus fiskal. Kedua, peningkatan kepatuhan sukarela yaitu melalui pelayanan prima dan penegakkan hukum yang konsisten. Ketiga, efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem dan administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi tepat guna. Terakhir, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat yang tinggi yaitu kapasitas SDM yang profesional, budaya organisasi yang kondusif dan pelaksanaan good governance. Identifikasi masalah dalam pelaksanaan sistem pelayanan e-SPT pada KPP Pratama Cibinong (1) Bagaimana Sistem pelayanan e-SPT di KPP Pratama Cibinong?, (2) Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong?, (3) Bagaimana Implikasi Sistem pelayanan e-SPT PPN terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong?. Berdasarkan hasil penelitian: maka penulis mengetahui bahwa : (1) Sistem Pelayanan e-SPT di PPN KPP Pratama Cibinong belum beqalan dengan baik. (2) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong belum tercapai. (3) Sistem pelayanan e-SPT PPN berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Cibinong.