Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Sarana Untuk Mengendalikan Kegiatan Usaha Pada Jakarta Hilton International

Abstract

Dalam perusahaan kecil yang pada umumnya perusahaan perseorangan pengawasan cukup dilakukan oleh pimpinan sendiri, dan melihat secara nyata kegiatan pada karyawannya dan laporan untuknya dilakukan secara lisan atau dalam bentuk tulisan yang sederhana. Makin berkembang perusahaan tersebut semakin sukar untuk mengawasi sendiri dan laporan-laporan lisan tidak efektif. Oleh karena itu perusahaan-perusahaan besar atau setengah besar, maka perusahaan itu sudah memiliki pendelegasian kekuasaan untuk pengawasan kepada beberapa penanggung jawab yang akan menjalankan pengawasan atas operasi perusahaan." Penanggung jawab-penanggungjawab tersebut harus selalu melaporkan perkembangan-perkembangan perusahaan dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam mengelola perusahaan, para manajer memerlukan suatu alat yang dapat mempermudah dalam kegiatan mereka. Salah satu alat yang dapat membantu manajemen perusahaan adalah sistem akuntansi. Salah satu bagian dari akuntansi manajemen adalah akuntansi pertanggungjawaban, yang mengukur dan mengevaluasi serta mengendalikan suatu rencana atau anggaran dengan tindakan atau aktivitas manajemen dari setiap tingkat manajemen pada suatu perusahaan. Penerapan akuntansi yang baik akan membantu manajemen perusahaan yang memiliki banyak departemen atau divisi, untuk menilai kinerja dari suatu pusat pertanggungjawaban dalam rangka pengambilan keputusan dan mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh, menghimpun data dan informasi untuk diolah sebagai bahan tulisan untuk makalah skripsi. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, pertama untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada Jakarta Hilton International. Kedua untuk mengetahui hasil dan diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian manajemen. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan terdiri dari dua jenis yaitu : 1) Wawancara, adalah suatu proses interaksi atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh data atau informasi. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara atau komunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pokok-pokok persoalan skripsi ini. 2) Observasi, adalah suatu penelitian yang dilakukan melalui pengamatan langsung atau pencatatan secara sistematis tentang gejala yang hendak diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung pada Jakarta Hilton International dalam hal laporan keuangan dari tiap-tiap pusatpusat pertanggungjawaban khususnya pada Room Department dan Fod and Beverage Department. Di Jakarta Hilton International struktur organisasi yang ada cukup jelas menunjukkan aliran wewenang dan pertanggungjawaban dengan unsur-unsur sebagai berikut : Unsur pimpinan yaitu General Manager sebagai pemegang kebijakan dan strategi perusahaan, unsur pembantu pimpinan sebagai pengendali yaitu bagian-bagian manajer, unsur pelaksana operasi yang terdiri dari bagian sub dari masing-masing manajer. Masing-masing departemen pada struktur Jakarta Hilton International memiliki manajer yang bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan kebijakan manajemen perusahaan, maka setiap departemen diperlukan sebagai suatu pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Pusat pertanggungjawaban yang terdapat pada Jakarta Hilton International berdasarkan keputusan perusahaan dan praktek yang dijalankan maka ditetapkan sebagai suatu pusat pertanggungjawaban, yang terdiri : Pusat Biaya, dan Pusat Pendapatan. Pengendalian manajemen terhadap pusat biaya pada Jakarta Hilton International dilakukan dengan membandingkan biaya yang telah dikeluarkan dalam suatu periode dan jumlah anggaran untuk periode yang sama. Dari table 4.19 diketahui bahwa anggaran dan realisasi Room Department, pada departmental expenses terdapat penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 419.254.176,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 14.730.639.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 14.311.384.824,-, ini dikarenakan terjadi penghematan biaya yang favourable pada Other Expenses sebesar Rp. 892.231.965,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 5.210.660.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.318.428.035,- dan juga pada Provision for Operating Equipment penyimpangan yang terjadi sebesar Rp. 322.107.230,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 476.509.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 154.401.770,-. Hanya saja pada Payroll and Related Expenses terjadi penyimpangan yang unfavourable sebesar Rp. 795.085.019,- dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.043.470.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 9.838.555.019,-. Sedangkan pada anggaran dan realisasi Food and Beverage Department untuk Departmental Expenses terjadi penyimpangan biaya yang favourable sebesar Rp. 277.986.257,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 29.222.989.000,- dengan realisasi yakni sebesar Rp. 29.500.975.257,- ini dikarenakan pada Other Expenses dan Provision for Operating Eqipment terjadi penyimpangan yang favourable, hanya saja pada Cost of Sales dan Payroll and Related Expenses terjadi penyimpangan yang unfavourable. Pada tabel 4.20 anggaran dan realisasi pusat pendapatan total pendapatan yang diperoleh teijadi penyimpangan yang menguntungkan sebesar Rp. 892.231.965,- dari yang dianggarkan sebesar Rp. 117.848.528.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 123.121.368.352,- Pada tabel 4.21 laporan rugi/laba bersih mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 33.613.005.857,- dari laporan rugi/laba bersih tahun 1999 sebesar Rp. 58.716.415.756,- dengan laporan rugi/laba bersih tahun 2000 sebesar Rp. 92.329.421.613,-. Manajer pusat pertanggungjawaban dalam upaya mencapai terget ini dapat dilakukan dengan mengurangi atau mengabaikan kegiatan yang dapat menimbulkan biaya bagi pusat pertanggungjawaban yang tidak menambah nilai. Untuk pelaksanaan pengendalian terhadap manajemen pertanggungjawaban harus menggunakan suatu ukuran dengan memperhatikan informasi keuangan dan informasi kualitatif, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas dan efesiensi kinerja suatu pusat pertanggung jawaban.